Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegasnya dengan tidak menerbitkan visa bagi seluruh atlet Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta. Sikap pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden dalam berbagai kesempatan,” ujarnya.

Yusril juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara keras mengecam kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. “Pemerintah Indonesia tegas bahwa tidak akan melakukan kontak apa pun dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Barulah setelah itu hubungan diplomatik dapat dipertimbangkan,” tegasnya.

Sikap pemerintah ini mendapat dukungan luas dari kalangan politik nasional. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai keputusan tersebut sebagai langkah bijak yang menghindarkan potensi kegaduhan di tengah masyarakat. “Kita apresiasi sikap pemerintah yang menolak visa delegasi Israel. Ini respons yang tepat dan tegas karena pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Indonesia saat ini butuh keteduhan, sehingga hal-hal yang menimbulkan kegaduhan penting dihindari,” ujarnya.

Daniel juga menegaskan bahwa penolakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membela keadilan dan kemanusiaan di Palestina. “Sikap pemerintah sangat jelas, yaitu membela krisis kemanusiaan dan menolak ketidakadilan sampai terwujudnya perdamaian dan pengakuan Israel atas negara Palestina yang merdeka,” tambahnya.

Dukungan serupa datang dari legislator Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay, yang menilai langkah pemerintah sudah tepat dan mencerminkan kepekaan terhadap perasaan publik. “Semua agenda nasional jangan sampai terganggu dengan kedatangan atlet Israel. Menolak mereka tidak akan menurunkan posisi Indonesia di dunia internasional. Justru, pada titik tertentu, sikap ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia dan mendapat apresiasi dari negara-negara lain,” ujarnya.

Saleh juga menekankan bahwa keputusan pemerintah merupakan bentuk konsistensi moral dan politik luar negeri Indonesia. “Sikap Pak Yusril sudah tepat. Masyarakat pasti akan mendukung karena sesuatu yang sudah benar memang harus dilaksanakan,” tambahnya.

Dengan demikian, langkah pemerintah menolak visa bagi atlet Israel bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pernyataan politik yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia sekaligus upaya menjaga suasana kondusif di dalam negeri dari potensi kegaduhan yang tidak perlu.