Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan dua skema pembiayaan utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah serta pembiayaan alternatif di luar KUR.

Maman mengingatkan pentingnya pengelolaan dana secara disiplin. “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyalahgunaan modal justru bisa memperburuk catatan kredit di SLIK OJK sehingga menghambat UMKM naik kelas.

Selain KUR, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan pinjaman.

Dukungan ini diperkuat dengan kerja sama bersama Baznas, PT Pegadaian, PNM, dan Bank BJB.

“Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan,” kata Maman.

Upaya serupa dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui program “Berdaya Bersama” bersama Loid Ventures.

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan program ini dirancang untuk memberikan inkubasi intensif.

“Tugas kami bukan hanya memberi pelatihan, tapi membuka pintu konkret: pintu modal dan pintu pasar,” ujarnya.

Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, menghadirkan kurikulum terstruktur, pendampingan dari CEO dan praktisi industri, serta kesempatan bagi sepuluh UMKM terbaik untuk memperoleh dukungan pendanaan awal.

Data pemerintah menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan menopang 15,7 persen ekspor Indonesia.

Government Relations Specialist Loid Ventures, Tanti Senjaya, menegaskan komitmen pihaknya mendukung ekosistem usaha nasional.

“Dengan pendekatan end-to-end yang mencakup edukasi, fasilitas, dan permodalan, kami berharap inisiatif ini memberi dampak nyata serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Program ini diharapkan mampu mencetak UMKM yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, terutama di era digitalisasi.

Melalui transformasi digital, pelaku usaha kecil bisa memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas, agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan.