JAKARTA — Aparat keamanan mengoptimalkan pengamanan pergantian Tahun Baru melalui pendekatan proaktif dan terukur, mulai dari patroli siber hingga penindakan terorisme oleh Densus 88, guna memastikan perayaan Tahun Baru berlangsung aman, tertib, dan kondusif di berbagai daerah.

Aparat tidak lagi hanya bergerak secara reaktif, tetapi mengedepankan pendekatan proaktif berbasis teknologi, partisipasi publik, dan penguatan nilai sosial demi menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut terlihat melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari penguatan patroli siber hingga pengamanan berbasis komunitas.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan relawan digital untuk menekan penyebaran disinformasi dan potensi kejahatan siber, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal resmi.

Di tingkat lingkungan, penerapan sistem keamanan berbasis komunitas juga semakin masif, termasuk pemanfaatan CCTV warga yang terintegrasi dengan aparat demi percepatan penanganan gangguan kamtibmas.

Upaya preventif aparat turut tercermin dalam langkah tegas penegakan hukum.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono menyampaikan, bahwa ada penangkapan tujuh tersangka teroris.

“(Terdapat) penangkapan tujuh tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru (Natal dan tahun baru) ini,” katanya.

Penindakan tersebut dilakukan Densus 88 Antiteror di enam provinsi berbeda sebagai bagian dari pengamanan menjelang akhir tahun.

Juru Bicara Densus 88 Ajun Komisaris Besar Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa dua tersangka berasal dari kluster Negara Islam Indonesia di Sumatera Utara.

“Kedua tersangka dilakukan penegakan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII,” ujarnya.

Sementara lima tersangka lain merupakan pendukung Jamaah Ansharut Daulah yang terafiliasi ISIS.

“Pendukung Daulah ISIS yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror,” kata Mayndra.

Sepanjang 2025, Densus 88 mencatat penangkapan 51 tersangka terorisme, menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat merayakan pergantian tahun secara sederhana.

“Saya mengimbau semuanya untuk tidak pesta kembang api,” kata Dedi Mulyadi.

Ajakan tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolri yang melarang penggunaan kembang api demi alasan empati dan keamanan.

Sikap serupa disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memutuskan perayaan tahun baru digelar tanpa pesta kembang api.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa kolaborasi erat antara aparat dan masyarakat menjadi fondasi utama keamanan nasional, sekaligus kunci menciptakan perayaan tahun baru yang aman, tertib, dan bermakna. (*)