Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran kilang dalam negeri, terutama melalui revitalisasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan strategi utama untuk menggantikan impor bahan bakar seperti solar dan avtur serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini telah mengumumkan kebijakan baru untuk menyetop impor solar bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” tegas Bahlil.

Dengan demikian, bila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia pada Januari-Februari 2026, maka solar tersebut adalah sisa impor di tahun 2025. Bahlil menekankan, Presiden Prabowo Subianto sudah bertitah agar pemerintah memaksimalkan keberadaan Kilang Balikpapan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri.

“Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” tambahnya.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor avtur mulai 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk penguatan ketahanan energi nasional.

“Jadi 2027 insya Allah kita tidak lagi melakukan impor avtur. Ke depan, atas perintah Bapak Presiden, kita hanya akan mengimpor crude (bahan baku minyak mentah) saja,” jelas Bahlil.

Bahlil yakin jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, berbagai tekanan akibat impor energi bisa ditekan secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada penghematan devisa, tetapi juga pada penguatan industry pengolahan minyak nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan, maka tekanan-tekanan tambahan akibat impor akan semakin tipis,” pungkas Bahlil.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin (12/1) lalu, dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 123 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar yang pernah dikerjakan di Indonesia dan dianggap sebagai tonggak penting dalam memperkuat hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas).

Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur energi berskala besar merupakan keharusan bagi sebuah negara yang ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi secara ekonomi.

“Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau masih tergantung pangan dan energi dari luar. Kebutuhan energi harus bisa kita hasilkan sendiri,” kata Prabowo dalam sambutannya.