Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi inklusif. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM dipandang bukan hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penguatan data berbasis digital untuk mendorong UMKM naik kelas.

“UMKM harus terdata dengan baik melalui sistem digitalisasi. Pemerintah menekankan pentingnya data UMKM yang jumlahnya lebih dari 50 juta sebagai basis, karena yang utama bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga kuat, maka ekonomi nasional pun lebih terjamin,” ujarnya.

Selain memperkuat data, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.

Airlangga menambahkan, transformasi digital turut menjadi penopang pertumbuhan, salah satunya lewat pemanfaatan digital payment yang digunakan oleh UMKM binaan SRC.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga menjadikan keberlanjutan UMKM di ruang digital sebagai prioritas. Wakil Menteri, Nezar Patria, menegaskan jika ekosistem digital harus sehat dan aman agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kita akan membangun komunikasi dan memahami adanya kebutuhan UMKM serta kegiatan masyarakat yang menggunakan platform digital. Fitur-fitur yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi,” jelas Nezar.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat di ruang digital.

Dari sisi perbankan, Bank Mandiri memperkuat dukungan bagi UMKM melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun dari Kementerian Keuangan.

Direktur Corporate Banking, M. Rizaldi, mengatakan, “Penempatan dana ini memperkuat likuiditas serta kapasitas pembiayaan Bank Mandiri untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama UMKM.”

Ia menambahkan, kredit ke segmen UMKM mencatat pertumbuhan 12,6% secara tahunan pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Penyaluran juga diarahkan ke sektor produktif, seperti perdagangan, industri padat karya, dan makanan-minuman.

Dengan kolaborasi kebijakan pemerintah, dukungan perbankan, dan transformasi digital, UMKM diyakini semakin siap menjadi motor ekonomi inklusif yang memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.