KUHP Baru Berlaku 2026, Pidana Kerja Sosial Jadi Alternatif Humanis Penjara

Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…

KUHP Baru Wujudkan Sistem Hukum Pidana yang Lebih Responsif dan Proporsional

Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan…

Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Suksesnya Penerapan KUHP Nasional

Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum…

Pemerintah Tekankan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Menyambut KUHP Nasional

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.…

Penanganan Pascabencana Aceh Dipandang Efektif, Tolak Provokasi Separatis di Masyarakat

Oleh :  Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit…

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Distribusi Bantuan, Warga Terdampak Bencana Sepakat Tolak Simbol Separatisme

Oleh : Ricky Rinaldi Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif di wilayah terdampak bencana maupun konflik sosial. Dalam situasi yang…

Pemulihan Pascabencana Terus Berlangsung, Warga Sepakat Tolak Kehadiran Simbol Separatisme di Aceh

Jakarta – Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh terus berjalan seiring upaya pemerintah dan masyarakat mengembalikan aktivitas kehidupan secara bertahap. Di tengah proses tersebut, warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap…

Warga Aceh Tolak Simbol Separatis Hambat Upaya Pemulihan Pascabencana

Jakarta – Masyarakat Aceh menunjukkan komitmen kuat menjaga persatuan dan kondusivitas daerah dengan menolak segala bentuk simbol separatis yang dinilai dapat mengganggu proses pemulihan pascabencana. Penolakan ini sejalan dengan langkah…

Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana Sumatra Secara Optimal dan Transparan

Oleh: Nurhidayah Shofuro *) Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menguji kapasitas negara dalam melindungi warganya. Gempa bumi, banjir, dan longsor tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi…

Presiden Prabowo Setujui Normalisasi Sungai Aceh Lewat Jalur Laut untuk Penguatan Infrastruktur Pascabenca

Oleh : Putroe Siron )* Penguatan infrastruktur pascabencana di Aceh dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo…