KUHAP Baru Disahkan, Era Baru Reformasi Peradilan Pidana Dimulai
Oleh : David Dwira )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menandai lahirnya fase baru…
Pengesahan KUHAP Kawal Penguatan HAM dan Supremasi Hukum
Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung…
Pengesahan KUHAP Perkuat Sistem Peradilan yang Modern dan Humanis
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang digelar di Kompleks…
Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Dianugerahkan Gelar Pahlawan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Perbincangan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menggema di ruang publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas profesi, akademisi, hingga…
Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi Gerakan Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan penolakan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya perdebatan di…
Penghargaan Negara atas Jasa Pembangunan: Soeharto Layak Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah bentuk penghargaan negara atas jasa besar beliau dalam pembangunan nasional.…
Publik Wajib Jaga Situasi Kondusif, Prosedur Penetapan Gelar Telah Transparan dan Sesuai Ketentuan
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen kuat menjaga stabilitas keamanan nasional setelah penetapan Presiden ke 2 RI, Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025 memicu dinamika di ruang publik. Di tengah munculnya…
Lewat Edukasi Publik, Pemerintah Tegaskan Komitmen Memutus Lingkaran Judi Daring
Oleh: Maya Andini Lestari Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya lewat penindakan dan pemutusan akses, tetapi juga melalui edukasi publik yang menyasar…
Ancaman Senyap Judi Daring yang Menggerus Masa Depan Generasi Muda dan Stabilitas Sosial Ekonomi
Oleh: Bara Winatha*) Judi daring kini menjadi salah satu ancaman sosial paling berbahaya di era digital, terutama bagi generasi muda yang hidup dalam lingkungan serba cepat dan sangat dipengaruhi teknologi.…
Langkah Pemerintah Berantas Judi daring Tuai Apresiasi DPR dan Publik
Jakarta – Anggota DPR RI, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan judi daring. Menurutnya, upaya…











